Artikel Politik Indo

GELORA.CO - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi hari ini menggelar acara nonton bareng (Nobar) sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (27/6). Namun demikian, tak ada pengamanan khusus yang ditempatkan di lokasi acara nobar. Pantauan Kantor Berita RMOL di lokasi, jalanan di depan kediaman Prabowo lengang dengan kendaraan bermotor yang sesekali melintas. Beberapa aparat kepolisian berjaga di sebuah tenda berwarna hijau yang didirikan di seberang rumah Prabowo, tepatnya di bawah pohon yang cukup rindang. Tampak juga dua orang berbadan tegap dan berambut cepak sesekali mengecek pagar kediaman Prabowo yang tertutup rapat. Sebelumnya, Ketua Direktorat Relawan Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan menyebut kegiatan nonton bareng pembacaan putusan siang ini untuk menghindari gerakan massa ke area sekitar Gedung MK. "Tentu nonton bareng, nonton s...

GELORA.CO - Mahkamah Agung (MA) mementahkan gugatan BPN Prabowo-Sandiaga ke Bawaslu RI. MA tidak menerima gugatan tersebut karena objek gugatan bukanlah pelanggaran administrasi pemilu (PAP). "Inti pertimbangan putusan menyatakan objek yang dimohonkan bukan objek PAP di MA," ujar Kabiro Humas MA Abdullah, yang dikutip dari Antara, Kamis (27/6/2019). Abdullah menjelaskan yang seharusnya menjadi objek perkara adalah keputusan KPU mendiskualifikasi calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). "Sehingga seharusnya pemohon PAP adalah calon presiden dan wakil yang kena diskualifikasi," ujar Abdullah. Dalam perkara PAP ini, pemohon bukanlah calon presiden dan calon wakil presiden. Selain itu, objek yang diperkarakan bukanlah keputusan KPU, melainkan keputusan Bawaslu yang menyatakan permohonan adanya TSM...

GELORA.CO - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas keputusan Bawaslu ihwal adanya pelanggaran administratif di Pilpres 2019. BPN menilai seharusnya MA sempat menggelar sidang sebelum menyatakan tidak menerima gugatan. "Mestinya MA memberi kesempatan untuk membuktikan terlebih dahulu, sehingga tidak ada prasangka, benar tidak ada TSM. Apalagi kasus ini menyita perhatian rakyat Indonesia. Jangan sampai kemudian muncul prasangka atau dugaan, jangan-jangan ini bagian dari TSM juga," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dian Fatwa, kepada wartawan, Kamis (27/6/2019). Menurut Dian, institusi hukum seharusnya membuat terobosan dan tidak hanya terjebak pada hal-hal prosedural. Jika semua hal terhenti pada hal administratif dan prosedural, kata Dian, itu akan menutup jalan bagi para pencari keadilan. "Padahal MA dibayar dan dibiayai oleh tax-payer, dibiayai oleh rakyat. Sudah selayaknya institusi hukum seperti ...

GELORA.CO - Ustadz Abdul Somad sempat membuat akun Instagram baru setelah akun lama dihapus pihak Instagram. Abdul Somad membuat video khusus untuk mengumumkan akun barunya itu. Namun tak sampai sehari akun baru itu juga ternyata sudah dihapus. “Akun baru guru kita @ustadzabdulsomad_official ternyata syahid juga, tak sampai 1 hari umur nya… innalillahi wainna ilaihi rajiun… mari dukung dakwah beliau dgn posting dakwah UAS,” ujar Ustadz Derry Sulaiman lewat akun IG-nya, Kamis (27/6/2019). “Hadapi semua dgn senyuman bersama ustadz abdul somad nan gagah bana…” kata dia. Sebelumnya, akun lama UAS @ustadzabdulsomad tak terlihat lagi di Instagram. Akun yang sudah centang biru itu diduga telah diretas. Banyak followers UAS mempertanyakan hilangnya akun tersebut. Lihat postingan ini di Instagram #I'LAN . Akun baru guru kita @ustadzabdulsomad_official ternyata syahid juga, tak sampai 1 hari umur nya... innalillahi wainna ilaihi rajiun... mari dukung dakwah beliau dgn posting dakwah UAS ...

GELORA.CO - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua melontarkan sindiran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dilansir oleh TribunWow.com dari Tribunnews, hal itu disampaikan Abdullah saat mengikuti aksi massa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019). Dalam aksi mengawal putusan sengketa Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) itu, Abdullah sempat menyinggung soal ratusan anggota KPPS yang meninggal di Pemilu 2019. Abdullah menyindir pernyataan pemerintah yang menyebut kematian petugas KPPS didasari oleh faktor kelelahan. Jika demikian, menurutnya Jokowi seharusnya mengalami hal yang sama, lantaran jam istirahat presiden sangat sedikit. "Jadi kalau alasan pemerintah (petugas KPPS) itu meninggal karena kelelehan, maka Jokowi harusnya juga mati. Karena dia 1 hari cuma 3 jam tidur," ujar Abdullah di lokasi aksi, Rabu (26/6/2019). Abdullah mengaku heran terhadap pernyataan pemerintah itu. Menurut Abdullah hingga kini tidak ada sa...

GELORA.CO - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tidak ada yang namanya pulau baru terkait reklamasi di Teluk Jakarta. "Nggak ada nama pulau baru, karena semua pulaunya pulau Jawa. Nggak ada nama pulau baru," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/6). Sebelumnya, diberitakan sejumlah media bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana mengklarifikasi Anies terkait dasar hukum penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Anies menegaskan tak ada komunikasi sebelumnya dengan KKP terkait di lokasi reklamasi, karena itu wewenang Pemprov DKI yang telah diatur lewat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Anies pun menegaskan itu akan diatur juga dalam perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang akan diajukan ke DPRD DKI. Anies menyatakan, Pemprov DKI tak menyebut lahan hasil reklamasi itu sebagai pantai, bukan pulau karena merujuk pula pada Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut (UNCLOS). "Sekali...